Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Kondisi Jembatan Muharto semakin memprihatinkan. Selain kekuatan jembatan terus mengalami penurunan, kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di kawasan tersebut juga masih belum terlalu diindahkan para pengendara.

Meski begitu, Pemerintah Kota Malang tetap diminta untuk segera mengambil langkah tegas. Pasalnya, Jembatan Muharto merupakan jembatan yang sangat krusial untuk aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Berbagai opsi yang dibutuhkan pun diminta untuk segera dilaksanakan.

"Ada banyak opsi yang sudah disampaikan dan didiskusikan dengan kami. Salah satu yang memungkinkan harus segera dilaksanakan," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (12/11/2019).

Dia menegaskan, Pemerintah Kota Malang harus memprioritaskan pembangunan Jembatan Muharto. Di antaranya adalah memasang penyangga untuk mempertahankan kekuatan jembatan sebelum akhirnya dilakukan pembangunan secara menyeluruh.

Fathol menyampaikan, selama ini Pemkot Malang telah disodori tiga pilihan dalam mengatasi masalah Jembatan Muharto. Pilihan pertama adalah meminjam jembatan bailey kepada Pemerintah Provinsi Jatim. Namun pilihan tersebut tak diambil lantaran kondisinya sangat tidak memungkinkan.

Kemudian pilihan kedua adalah meminta anggaran kepada Pemprov Jatim untuk segera melakukan pembenahan total. Namun pengajuan tersebut ditolak dengan alasan anggaran di Pemprov Jatim sudah habis.

"Dan pilihan ketiga adalah memasang penyangga. Pilihan ketiga ini yang akan diambil. Rencananya besok pihak forensik UB akan melakukan pemaparan detail engineering design (DED) penyangga tersebut," tambah Fathol.

Anggaran yang akan digunakan untuk memasang penyangga tersebut  berasal dari APBD Kota Malang tahun anggara  2020. Anggaran yang dimaksud adalah anggaran insidentil yang rencananya untuk melakukan pemeliharaan jembatan.

"Karena ini sifatnya mendesak, maka anggaran insidentil sebesar Rp 3 miliar digunakan di awal. Anggaran tersebut rencananya untuk pemeliharaan jembatan. Tapi karena kondisi Muharto butuh segera ditangani, jadi langkah tersebut diambil," jelas Fathol.

Karena kondisi tersebut, biaya pemeliharaan jembatan nantinya akan diambilkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2020. "Untuk pemeliharaan jembatan lain akhirnya akan diambilkan di PAK 2020," terangnya lagi.

Hal itu, menurut Fathol, terpaksa dilakukan. Sehingga, kondisi Jembatan Muharto yang memprihatinkan dapat segera diatasi. Sebab, jika tidak diambil langkah, maka kondisi jembatan akan tambah memprihatinkan.

"Karena anggaran pembenahan Jembatan Muharto baru bisa dilakukan tahun 2021. Sekarang kekuatan jembatan tinggal 40 persen dan harus diambil langkah sebelum terlambat," ucap dia.

Konstruksi penyangga tersebut menggunakan baja dan berbentuk V. Penyangga tersebut tidak untuk menambah kekuatan konstruksi jembatan, melainkan untuk mempertahankan kekuatan.

"Paling lambat pemasangan penyangga awal Desember. Nanti nggak akan sampai menutup jalan. Pastinya pengendara akan sedikit terganggu, tapi nggak akan lama," kata Fathol lagi.