Efek Mutasi Tanpa Sertijab, Pejabat OPD Bingung Melangkah

Ilustrasi Sertijab (Ist)
Ilustrasi Sertijab (Ist)

NGAWITIMES, MALANG – Polemik dugaan mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang bersifat ilegal. Ternyata memiliki efek dan konsekuensi tidak berjalannya roda organisasi perangkat daerah (OPD). 

Khususnya OPD  yang mengalami pergantian pimpinan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta beberapa instansi lainnya.

Pasalnya, walau telah dilakukan mutasi dan dilanjutkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk menduduki jabatan baru, tapi serah terima jabatan baru belum dilakukan. 

Sehingga para pejabat OPD pun belum bisa melakukan apapun terkait kebijakan mutasi tersebut.

Kondisi tersebut tentunya membuat kebingungan di satu sisi. Ditambah dengan polemik yang terus bergulir terkait mutasi di masyarakat. Sehingga membuat beberapa pejabat yang terkena mutasi, memohon agar sertijab bisa segera dilakukan.

"Tentunya kita berharap agar sertijab bisa segera dilakukan. Terkait kebijakan mutasi itu ranah pimpinan. Kita sebagai ASN mengikuti kebijakan itu," kata M Hidayat yang dimutasi dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Malang yang menggantikan Mursyidah.

Tanpa adanya sertijab, lanjut Dayat, dirinya memang belum bisa memulai tugasnya di posisi barunya sesuai SK dan SPMT.

"Belum bisa bertugas di posisi baru. Karena di sana juga masih belum pindah. Karenanya saya memohon agar ada instruksi itu dan bisa segera melakukan tugas baru," ujarnya.
Harapan beberapa pejabat yang terkena mutasi hampir senada. Mereka meminta agar sertijab bisa segera dilakukan, sehingga tidak terjadi adanya kemungkinan dualisme kepemimpinan maupun kebingungan. Selain itu tentunya untuk kembali bertugas menjalankan tugas dan fungsinya yang baru.

Dari beberapa narasumber lainnya, Sertijab sebenarnya akan dilakukan sejak 3 hari seluruh ASN masuk kerja setelah libur panjang hari raya idul Fitri. Tapi dengan kencangnya polemik dalam masyarakat terkait sah tidaknya kebijakan mutasi yang dilakukan tanggal 31 Mei 2019 lalu. Membuat Sertijab yang direncanakan tidak bisa dilakukan sampai saat ini.

Di waktu berbeda, Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, tetap menyatakan ada persoalan mutasi yang dianggap cacat hukum. Sehingga belum adanya instruksi Sertijab dari Plt Bupati Malang Sanusi memang sudah seharusnya tidak dilakukan.

"Mutasi harus dibatalkan. Dan pejabat yang terkena mutasi harus dikembalikan ke jabatan lamanya. Jadi memang tidak perlu Sertijab karena memang kebijakannya melanggar aturan," tegas M Zuhdy Achmadi Bupati LiRa Malang.

Didik sapaan Bupati LiRa Malang yang secara tegas juga tidak memiliki kepentingan pribadi atas kebijakan mutasi dan tidak mempersoalkan siapa yang akan menjabat dimana. Juga sempat menyampaikan, dengan adanya polemik itu, pihaknya mendapat informasi ada langkah untuk terus melanjutkan kebijakan yang salah itu.

"Saya dapat informasi, kemarin Sekda (Didik Budi Muljono) mengumpulkan pejabat yang dimutasi. Untuk menandatangani surat pernyataan menerima mutasi. Terus Wabup yang katanya akan membatalkan mutasi kemudian membatalkannya juga," urainya.

Dari narasumber lainnya yang tidak berkenan disebut namanya, kebijakan mutasi bila didekati dengan Undang-Undang Aparat Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 tahun 2014, juga ada larangan kepala daerah memberhentikan atau memindahkan seorang pejabat yang menduduki jabatannya (mutasi) belum genap dua tahun.

"Kalau dilihat aturan itu, masyarakat juga bisa melihat kok ada tidaknya yang dilanggar atas mutasi itu," ucapnya.

Lepas dari polemik kebijakan mutasi itu, belum adanya instruksi Sertijab memang membuat pejabat yang dipindah ke OPD lain tidak bisa berbuat banyak dalam mengambil kebijakan. Terutama menandatangani berbagai hal yang terkait dengan keprograman dan anggaran di jabatan lamanya. Dikarenakan SK mutasi dan SPMT sudah tidak lagi menjabat di posisi lama.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top