Gara-Gara Rumah Karaoke, Pengacara Siap Somasi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu

Sumardhan (paling kanan) saat menunjukan beberapa bukti perizinan usaha karaoke Samba. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Sumardhan (paling kanan) saat menunjukan beberapa bukti perizinan usaha karaoke Samba. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

NGAWITIMES, MALANG – Sumardhan, pengacara senior di Kota Malang, bakal melakukan somasi terhadap Pemkot Batu maupun anggota DPRD Kota Batu. Somasi tersebut menyusul   Pemkot Batu maupun DPRD Kota Batu menyebut di media bahwa Rumah Karaoke Samba tidak berizin.

Padahal, izin telah dikantongi oleh pihak manajemen Samba. Namun jika kemudian yang dipermasalahkan adalah izin mendirikan bangunan (IMB), Sumardhan menegaskan perlu diingat bahwa rumah karaoke tersebut telah berdiri sejak delapan tahun lalu.

Berkaitan tentang itu, Sumardhan mengatakan, semestinya pihak pemkot maupun DPRD tak membuat statement di media yang dianggap tidak berdasar dengan hukum. "Faktanya kan ada izin. Baik izin tanda daftar perusahaan (TDP) perusahaan perorangan (PO), izin gangguan (HO), maupun surat izin usaha perdagangan kecil. Bukti pembayaran pajak juga ada," ucap dia.

"Kalau kemudian katanya tidak ada IMB, ya ingat saat delapan tahun yang lalu itu, memang tidak ada syarat wajib IMB sebagi syarat perizinan," sambungnya (25/5/2019) saat ditemui di salah satu rumah makan di Kota Malang.

Lebih lanjut dijelaskan Mardhan, sapaan akrab pengacara senior ini, sebelum pihak pemkot maupun DPRD membuat pernyataan kepada publik, seharusnya memanggil manajemen Samba. Saat pemanggilan, bisa ditanyakan mengenai syarat yang sudah terpenuhi atau belum.

"Nah kalau memang ada syarat yang belum dipenuhi, ya tinggal secara bijak pemkot atau DPRD menegur terlebih dahulu agar semua dilengkapi, bukan justru membuat statemen. Saat ini IMB sendiri juga masih berproses. Kenapa kok baru sekarang, tidak delapan tahun yang lalu dipermasalahkan," ujarnya.

Selanjutnya, Sumardhan bakal mengirimkan somasi ke pejabat Pemkot Batu maupun DPRD Kota Batu yang dianggap membuat statment tanpa dasar. Pasalnya, hal tersebut membuat pihak Samba merasa dirugikan.

"Nanti kita lihat sampai situ. Kalau mereka (pemkot dan DPRD)  tetap ngotot, maka kami tempuh jalur hukum. Untuk poin somasi, pihak pemkot maupun DPRD agar meralat semua statmen di publik itu," pungkasnya 

 

Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top