Begini Respons MUI Kota Blitar Terkait Aksi 22 Mei di Jakarta

Ketua MUI Kota Blitar, KH Subakir.(Foto : Team BlitarTIMES)
Ketua MUI Kota Blitar, KH Subakir.(Foto : Team BlitarTIMES)

NGAWITIMES, BLITAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar bereaksi atas Gerakan Kedaulatan Rakyat dan kericuhan yang mengikutinya di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar, K.H. Subakir, menyatakan massa aksi 22 Mei di Jakarta yang mengklaim penolakan hasil pemilu dalam rangka bela Islam itu tidak benar. Menurutnya juga tidak ada relevansinya dengan Islam. "Islam sama sekali tidak memberikan ajaran tentang kekerasan kepada sesama umat hingga memunculkan perpecahan hubungan kebangsaan," kata dia.

Subakir juga menyatakan jika massa aksi yang mengatasnamakan Islam di 22 Mei kemarin untuk melawan pemerintah, dinilainya itu tidak relevan dengan ajaran Islam. "Makanya dari itu untuk mereka bisa berhasil, kadang mereka (golongan aksi 22 Mei) menggunakan nama Islam supaya umat Islam terpancing ikut mereka. Padahal hanya mengatasnamakan saja. Kalau ada siapa saja yang menyatakan sesuatu dan mengajak kepada hal yang berpotensi untuk adu domba, merusak persatuan bangsa, itu sama sekali jangan dipercaya," tegas Subakir saat dihubungi blitartimes.com di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Minggu (26/05/2019).

Dia juga menyatakan, jika masyarakat menemui golongan atau organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Islam untuk ajakan kepada gerakan yang berpotensi melawan hukum dan pemerintah, supaya tidak diikuti, Bahkan, dia juga minta supaya menolak ajakan tersebut sembar menyatakan hal tersebtu bukan gerakan Islam. "Tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Orang yang mengatakan bahwa dia itu mengatasnamakan Islam sebenarnya tidak mewakili umat Islam," tukasnya.

Subakir berharap, masyarakat di Kota Blitar jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berbagai ajakan yang mengarah kepada disintegrasi (perpecahan) hubungan masyarakat. Dia meminta masyarakat untuk selalu perkuat hubungan persaudaraan sesama umat yang berbangsa, agar kerukunan antar umat terjalin dengan baik.

Jika yang dipersoalkan ialah hasil pemilu 2019, Subakir mengimbau serahkan segala urusan terkait kepada lembaga resmi yang bewenang untuk itu yakni melalui Mahkamah Konstitusi, Bawaslu hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hormati independensi penegakan hukum dan keputusan pemerintah yang sah.

"Kita serahkan saja kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum, jadi jangan memakai tindakan yang menyalahi aturan hukum. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan jika ada sengeketa. Kita dukung mereka," tandasnya.

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top