Sutiaji Pilih Evaluasi Sistem Zonasi, Akan Temui SMP Swasta

Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

NGAWITIMES, MALANG – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Malang banyak menuai protes dari masyarakat. Sebab, sekitar dua ribu lebih siswa tereliminasi dalam sistem zonasi yang telah disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Bahkan sejak beberapa hari terakhir, tak sedikit wali murid yang datang ke gedung DPRD Kota Malang untuk mengadu. Mereka berharap agar ada solusi terhadap anak-anak didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Sebab, sebagain besar merasa sangat keberatan dengan biaya yang dibebankan saat harus sekolah di sekolah swasta.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji pada Jumat (24/5/2019) mengadakan pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang, beserta lembaga pendidikan lainnya. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa sistem zonasi akan dievaluasi dan disampaikan kepada Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan.

"Karena Kota Malang sendiri merupakan Kota yang ditunjuk untuk melakukan sistem zonasi ini. Sebab Malang dinilai sudah siap dan ke depan seluruh daerah di Indonesia memang wajib menerapkan sistem zonasi ini," kata  Sutiaji.

Hasil pertemuan itu akan langsung ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke pemerintah pusat. Sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.

Lebih jauh, politisi Demokrat itu menjelaskan, dari total sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta, total kuota yang disiapkan adalah sekitar 14.800 lebih. Sementara untuk sekolah negeri (SMP dan MTs negeri), kuota yang ditetapkan adalah 6.565.

"Namun yang mendaftar ke SMP negeri mencapai sembilan ribu lebih. Artinya, ada 2.700 sekian calon siswa yang tereliminasi," ungkapnya.

Sutiaji ini pun menegaskan agar ke depan Dinas Pendidikan tidak memberi pilihan sekolah yang akan dituju, melainkan lebih baik tempat tinggal. Sehingga dapat terbaca dengan baik sesuai dengan alamat yang ditetapkan dalam zonasi.

"Jangan ada pilihan sekolah satu, dua, atau tiga. Kalau ada orang tua yang tidak paham dan tidak memasukkan alamat dengan benar, maka potensi mereka tereliminasi besar. Maka saya beri catatan agar tidak ada pilihan seperti itu," tandasnya.

Pekan depan,  Sutiaji akan melakukan audiensi dengan seluruh lembaga dan yayasan pendidikan swasta di Kota Malang. Harapannya, akan ada solusi baru untuk calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Terutama berkaitan dengan masalah pembiayaan dan lain sebagainya.

"Akan terus dievaluasi dan dicarikan solusi. Soalnya, ini merupakan program dari pemerintahan pusat dan Kota Malang satu - satunya di Jatim," kata Sutiaji. 

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top