Jalin MoU Dengan BPJS Kesehatan, Kejari Kota Malang Bakal Panggil Badan Usaha Penunggak Iuran BPJS

Kajari Kota Malang, Amran Lakoni (tiga dari kiri), Kepala BPJS Kesehatan Hendri Wahjuni (Berkerudung), Kasi Intel Yusuf Hadiyanto (paling kanan), Kasi Datun Dian Purnama (dua dari kanan) Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kajari Kota Malang, Amran Lakoni (tiga dari kiri), Kepala BPJS Kesehatan Hendri Wahjuni (Berkerudung), Kasi Intel Yusuf Hadiyanto (paling kanan), Kasi Datun Dian Purnama (dua dari kanan) Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

NGAWITIMES, MALANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang bakal memanggil para Badan Usaha (BU) yang melakukan tunggakan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal ini menyusul setelah terjalinnya Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan Kota Malang.

Pasalnya, beberapa BU membandel meskipun telah beberapa kali dipanggil dan diperingatkan untuk tertib melakukan pelunasan tunggakan dari iuran BPJS kesehatan. Setelah terjalinnya MoU, dalam mekanisme penagihan, pihak BPJS Kesehatan bakal membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) yang kemudian dikuasakan kepada pihak Kejari Kota Malang.

Dengan bermodal SKK tersebut, dimana mendasar pada aturan yang ada mengenai BPJS, pihak Kejari Kota Malang akan memanggil perusahaan-perusahaan atau badan usaha tersebut agar segera menyelesaikan tanggungannya.

Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni menjelaskan, pihaknya akan melakukan upaya pemanggilan setelah menerima SKK, yang kemudian akan disubtitusikan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk mengundang serta melakukan negosiasi dengan para BU.

"Kita akan lakukan dengan cara baik-baik. Ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan semua. Kami harapkan dengan pemanggilan tersebut, mereka bisa melaksanakan kewajibannya," jelas Kajari saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan (23/5/2019).

Dan jika tetap ada perusahaan yang membandel meskipun sudah dilakukan pemanggilan oleh Kejari Kota Malang, Kajari mengatakan, bahwa pihaknya tidak mau berandai-andai mengenai hal tersebut. Pihaknya optimis, jika nantinya setelah adanya pemanggilan, para BU memiliki kesadaran.

"Insya'allah mereka akan memenuhi kewajibannya. Yang jelas, segala sesuatu yang menyangkut masalah keperdataan diserahkan ke Kejari," bebernya.

Lanjutnya, penunggak iuran atau bentuk pelanggaran aturan BPJS Kesehatan, itu merugikan hak pekerja. Dicontohkannya, pekerja tidak bisa mendapatkan layananan  program jaminan sosial kesehatan karena terblokir karena tunggakan.

”Misalnya jika para pekerja sakit atau mendapat musibah kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan mereka akan binggung jika tidak punya uang. Kan kasihan itu," jelasnya.

Selain penanganan penagihan tunggakan pada BU, pihak Kejaksaan juga akan mengimbau dan mendorong kepada seluruh pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap menjadi peserta BPJS.

Hal tersebut merujuk Pasal 13 ayat (1) UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 15 ayat (1) UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam sanksinya, dalam UU BPJS juga diatur jika tidak memenuhi adanya ketentuan tersebut, maka akan terancam delapan tahun penjara atau denda 
sebesar Rp 1 miliar.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan, Hendri Wahjuni menjelaskan, bahwa saat ini, per data 2019, terapat 30 BU yang menunggak iuran BPJS dalam rentan waktu satu sampai tiga bulan. Karenanya, pihaknya akan membuat SKK dan memberikannya ke Kejari Kota Malang untuk bisa melakukan penagihan tunggakan tersebut.

"BU yang kita limpahkan ke Kejaksaan adalah BU yang tidak patuh. BU yang belum mendaftar, kemudian BU yang mendaftar, tapi tidak mendaftarkan seluruh karyawannya serta BU yang melakukan tunggakan iuran, maupun serta BU yang tak melakukan pelaporan gaji pekerjanya secara real," bebernya.

Lanjutnya, sebelum membuat SKK dan diserahkan ke Kejaksaan, pihaknya terlebih dulu melakukan kunjungan serta surat terguran sampai tiga kali. Namun jika tetap membandel atau tidak patuh, maka pihaknya melimpahkan kasus kepada kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut.

"Kita kerjasama dengan Kejaksaan, karena memang kita tak punya wewenang sampai ke arah sana, sebagai pemutus dan sesuai regulasi memang seperti itu. Untuk kerjasama dengan Kejaksaan sendiri, ini merupakan tahun ketiga ," pungkasnya 

Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top