KPK Panggil Wali Kota Malang Jadi Saksi Pemeriksaan Lanjutan Kasus Suap APBD Perubahan 2015

Wali Kota Malang Sutiaji. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

NGAWITIMES, MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (22/4/2019) memanggil Wali Kota Malang Sutiaji untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta. Sutiaji dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.

Selain memanggil Sutiaji, penyidik KPK juga direncanakan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto. Wasto juga berstatus saksi dan diperiksa dalam kapasistasnya sebagai kepala Bappeda Kota Malang tahun 2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, keduanya direncanakan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Cipto Wiyono selaku sekda Kota Malang tahun 2015. "Direncanakan keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka CWI (Cipto Wiyono)," kata Febri, hari ini (22/4/2019).

KPK menduga Cipto bersama dengan Moch. Anton selaku mantan wali kota Malang dan tersangka dalam kasus ini serta Jarot Edy memberi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015 kepada Arief Wicaksono selaku mantan ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2029 dan kawan-kawan.

Tersangka CWI (Cipto Wiyono) selaku sekretaris daerah Kota Malang periode 2014-2016 bersama sama H Moch. Anton selaku wali kota Malang periode tahun 2013-2018 dan Jarot Edy Sulistiyono, yaitu memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota MalangTahun Anggaran 2015 kepada Moch. Arief Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 dan kawan-kawan.

Perkara ini berawal dari penetapan 3 tersangka pada tanggal 3 Agustus 2017, yaitu M. Arief Wicaksono, ketua DPRD Kota Malang; Jarot Edy Sulistiyono, kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan; serta Hendrawan Maruszaman, komisaris PT ENK.

Pada pelaksanaan APBD tahun 2015, Pemerintah Kota Malang terdapat sisa anggaran lebih penggunaan anggaran (silpa) atas pelaksanaan APBD tahun 2015. Agar silpa tersebut dapat digunakan, maka perlu dilakukan APBD Perubahan 2015.

KPK menduga Moch Anton memerintahkan tersangka Cipto Wiyono berkoordinasi dengan Jarot Edy Sulistyono dan Moch. Arief Wicaksono terkait dengan penyiapan uang ”ubo rampe". Yakni uang untuk anggota DPRD Kota Malang guna persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD. Dalam koordinasi tersebut, Arief Wicaksono menyampaikan kepada Cipto Wiyono bahwa jatah dewan kurang sekitar Rp 700 juta.

Cipto diduga memerintahkan beberapa satuan kerja perangkat daerah untuk mengumpulkan dana guna DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD-P 2015 atas perintah wali kota Malang. Selain itu, Cipto diduga  memerintahkan untuk mengumpulkan uang Rp 900 juta dari rekanan pemborong di Dinas PUPR Kota Malang untuk diberikan kepada Moch. Anton agar mendapatkan persetujuan APBD-P 2015.

Cipto merupakan tersangka ke-45 yang ditetapkan KPK. Sebelumnya dalam kasus ini ditangani dalam 3 tahap. Yakni, tahap 1 dengan 3 tersangka ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2017. Tahap 2, KPK menetapkan 19 orang tersangka pada 21 Maret 2018, termasuk Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochamad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2013-2018. Tahap 3, KPK menetapkan 22 orang anggota DPRD periode 2013-2018 sebagai tersangka pada 3 September 2018.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top