Macet dan Minim Infrastruktur Turut Picu Tingginya Angka Kematian Ibu di Malang

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat membuka kegiatan Musrenbang Perempuan RKPD 2020 Kota Malang.  (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat membuka kegiatan Musrenbang Perempuan RKPD 2020 Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

NGAWITIMES, MALANG – Minimnya infrastruktur dan kemacetan disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kematian ibu melahirkan di kota-kota besar, termasuk di Kota Malang. Kabid Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Timur Herawanto Ananda mengungkapkan bahwa keterlambatan penanganan akibat kemacetan bisa meningkatkan risiko kematian ibu yang akan melahirkan.

"Angka kematian yang banyak terjadi di kota-kota besar ini salah satunya karena kemacetan. Ketika seorang ibu dalam masa kritis, tidak bisa cepat mendapat penanganan karena terjebak dan habis waktunya di jalan," ujar Ananda saat menjadi pemateri dalam Musrenbang Perempuan yang digelar Barenlitbang Kota Malang, hari ini (7/2/2019) di Hotel Savana. 

Dia menegaskan bahwa hal tersebut harus menjadi perhatian, termasuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Pasalnya, masalah infrastruktur penunjang maupun solusi kemacetan kadang dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari upaya penurunan angka kematian ibu. "Kota Malang ini kan kedua terbesar di Jatim, termasuk yang macet-macet juga. AKI juga masih terjadi di 2018 lalu," tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan bahwa tingginya AKI menjadi perhatian serius pemkot. "Angka kematian ibu melahirkan di 2018 masih ada 14 kasus, kemudian angka tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih tinggi," ujar Bung Edi, sapaan akrabnya. 

"Ini adalah PR-PR yang harus dicarikan jalan keluar, solusi, dan program-program yang baik. Sehingga nanti berkurang atau bahkan nol, nggak terjadi lagi," tambahnya saat ditemui di agenda yang sama. Bung Edi menegaskan bahwa mayoritas penduduk di kota dingin ini adalah perempuan. Bahkan dari total penduduk yang lebih dari 861 ribu jiwa, warga perempuan mendominasi di angka 436 ribu jiwa lebih.

Menurut Edi, sebagai penduduk mayoritas saat ini aspirasi dan kebutuhan perempuan tidak pernah mendapatkan tempat yang proporsional. "Misalnya saat penyusunan program kegiatan pemerintah melalui mekanisme Musrenbang, saya lihat kan yang terlibat masih lebih banyak laki-laki. Juga di legislatif, dari 45 anggota DPRD Kota Malang hanya 11 yang perempuan. Makanya dibuat Musrenbang Perempuan ini untuk mengakomodasi," papar politisi Golkar itu. 

"Yang saya sampaikan tadi (jumlah AKI) adalah fakta-fakta di lapangan. Piye carane (bagaimana caranya) mengatasi itu, maka hari ini dibahas dengan semua elemen," tegasnya. Bung Edi menambahkan bahwa momen penyusunan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang 2020 ini cukup strategis. Terutama untuk pemetaan masalah dan solusi terkait perempuan di Kota Malang. 

Dia pun menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengambil peran aktif. Meski demikian, tetap dibutuhkan masukan dari komunitas maupun praktisi di lapangan hingga akademisi agar program yang disusun dan dianggarkan bisa tepat sasaran. "Memang ini lintas sektoral, nggak bisa sendiri-sendiri. Cuma dinas kesehatan, atau dinas perlindungan perempuan, tapi juga semuanya," pungkasnya. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top