Minta Tangguhkan Penahanan Aktivis Anti-Korupsi, 200 Orang Datangi Mapolres Blitar

Ilustrasi.(Foto : Aktual)
Ilustrasi.(Foto : Aktual)

NGAWITIMES, BLITAR – Dukungan kepada Mohamad Trijanto, aktivis anti-korupsi, mendapat penangguhan penahanan bermunculan. Sekitar 200 orang warga mendatangi Mapolres Blitar, Jumat (11/1/2019).

Mereka memberi dukungan agar korps baju cokelat memberi keringanan kepada Trijanto. Keringanan itu berupa penangguhan penahanan. 

Ratusan orang itu menilai penahanan Trijanto layak ditangguhkan. Dengan mengajukan diri sebagai penjamin, mereka berharap Polres Blitar mengalihkan jenis penahan terhadap Trijanto menjadi tahanan kota.

"Dulu saat pemeriksan pertama sebagai tersangka, kami selaku kuasa  sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan.  Saat itu disetujui dan hanya dikenai wajib lapor. Namun kemarin saat memenuhi wajib lapor, ada surat perintah penahanan. Saat itu juga kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan kembali atau mengalihkan jenis penahanan menjadi tahanan kota," ujar Hendi Priyono, kuasa hukum Mohamad Trijanto, Jumat (11/1/2019).

Menurut Hendi, karena keterbatasan waktu, pihaknya tidak bisa memenuhi persyaratan lampiran surat dari orang-orang yang menjaminkan diri. Lampiran tersebut baru bisa dipenuhi sehari setelah penahanan terhadap aktivis yang juga sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPD itu. 

"Hari ini kita menyampaikan surat pernyataan penjaminan diri oleh istri tersangka, liaison officer (LO), tim sukses DPD dan simpatisan. Jumlahnya ada sekitar 200 lembar lebih surat pernyataan dan sudah kami serahkan," terang Hendi.

Hendi menyebut penahanan terhadap klienya cukup mengejutkan. Pasalnya, sejauh ini Trijanto sangat kooperatif menjalani proses hukum. Bahkan aktivis anti-korupsi itu tak pernah absen dari wajib lapor pada hari Senin dan Kamis. 

Kliennya, kata Hendi  juga tidak berusaha melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak  mengulangi perbuatan. Trijanto juga tidak akan mempersulit proses hukum seperti yang dilakukan selama ini.

Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP Anissullah M. Ridha mengatakan, alasan penahanan terhadap Trijanto  sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Penyidik memiliki pertimbangan tersendiri apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak. "Sesegera mungkin berkas tersangka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk alasan penahanan sepenuhnya kewenangan penyidik," tuntasnya.


Trijanto ditetapkan tersangka setelah mengunggah informasi adanya surat panggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Bupati Blitar Rijanto di akun Facebook-nya. Surat KPK itu dipastikan palsu. Oleh penyidik Polres Blitar, Trijanto dianggap melakukan penyebaran kabar hoax dan melanggar UU ITE. 
 

Mohamad Trijanto dilaporkan bupati Blitar melalui kabag hukum Pemkab Blitar.  Dalam kasus ini Trijanto dijerat dengan UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]ngawitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]ngawitimes.com | marketing[at]ngawitimes.com
Top